Mengupas Sosok Jokowi, Jangan Kaget!!! Ternyata Parah Banget

Mengupas Sosok Jokowi, Jangan Kaget!!! Ternyata Parah Banget

Written By Suara Berita on 24 Desember 2013 

 

Minggu pagi awal Desember itu sebenarnya tidak ada niat dan keinginan saya untuk bicara atau memikirkan politik. Seusai berolah raga memukul si bola putih kecil di lapangan golf Kemayoran, saya berencana menghadiri acara perkawinan putra seorang teman dan menikmati liburan menonton film di Studio 21 bersama keluarga.

Namun memang sudah merupakan ‘kutukan’ kayaknya, usai selasaikan 9 hole dan baru saja duduk dan pesanan makan di club house, eh datang menghampiri seorang teman lama dari Surabaya. Ternyata beliau sedang berada di Jakarta bersama teman – temannya yang semuanya dosen dari Universitas Gajahmada Yogyakarta. Sahabat lama itu memperkenalkan ketiga temannya yang sudah semuanya berusia sekitar lima puluhan tahun. Kami pun larut dalam perbincangan.

Ketiga staf pengajar Fisipol UGM Yogayakarta itu tanpa diduga tiba – tiba bicara tentang Joko Widodo. Ya Joko Widodo atau lebih kita kenal dengan nama Jokowi. Yang sangat menarik dari pembicaraan kami itu adalah mengenai peran ketiga dosen UGM tersebut dalam ‘menciptakan’ sosok Jokowi sehingga menjadi ‘orang atau tokoh’ seperti yang kita ketahui selama setahun terakhir ini. Jokowi dapat dikatakan sebagai hasil ciptaan ketiga dosen UGM ini. Mereka adalah dosen, ahli komunikasi massa dan ahli politik dari UGM Yogyakarta yang menjadikan Jokowi sebagai ‘eksprimen’ atau ‘kelinci percobaan’ dalam rangka menguji efektifitas sebuah pencitraan yang dilakukan secara sistematis dan akademis.

Meski demikian mereka mengungkapkan kekecewaan yang mendalam terhadap Jokowi yang mereka nilai lupa diri dan tidak memiliki hubungan manusiawi yang baik. Mereka juga menuduh Jokowi sebagai orang yang tidak tahu membalas budi dan mudah melupakan jasa orang lain. Ketiga dosen tersebut mengatakan bahwa selama Jokowi menjadi gubernur Jakarta, tidak sekali pun mau menerima telpon dari mereka, apalagi mengharapkan Jokowi sudi menghubungi mereka. Sifat jokowi yang lupa diri, lupa balas jasa dan tidak menjaga pertemanan itu sudah nenjadi rahasia umum di kalangan sahabat – sahabat atau kolega – kolega Jokowi di Solo dan Jawa Tengah.

” Sejak Jokowi jadi Gubernur Jakarta perangainya memang jauh berubah. Kita kenal betul karakter Jokowi, namun dulu tidak separah ini” ujar salah seorang dari mereka. Mendengar ekspresi kekecewaan orang – orang yang telah membesarkan Jokowi itu, saya hanya bisa tersenyum kecut. “Mereka tidak tahu, jangan hanya dosen dari UGM, Prabowo dan Jusuf Kalla yang sangat berjasa membantu mengangkat Jokowi dari hanya tokoh kota kecil menjadi Gubernur DKI Jakarta saja, dia tega khianati karena mendapatkan tuan – tuan baru yang merupakan konglomerat tionghoa termuka di Indonesia”, batin saya.

Banyak orang yang tidak mengenal Jokowi yang sebenarnya. Apalagi mengenai karakter aslinya yang jauh dari sosok jokowi sebagaimana dicitrakan media – media milik para konglomerat atau media bayaran mereka. Jokowi sebagai manusia, tidaklah sebaik dan sejujur yang ditulis dan diberitakan mayoritas media massa nasional. Banyak catatan buruk tentang Jokowi, terutama jika dikaitkan dengan track record korupsinya dan kebohongan – kebohongan yang dilakukannya.

Kehebatan Jokowi hanyalah pada kemampuan aktingnya untuk tampil alamiah ketika berada di tengah – tengah warga. Jokowi juga sangat mudah menjanjikan apa saja tanpa merasa berdosa atau terbebani bilamana janji – janji itu sebagaian besar tidak mampu dia penuhi. Bagi Jokowi, berjanji itu semudah menghirup nafas. Dia tidak peduli dengan harapan warga yang membumbung tinggi lalu jatuh terhempas ke bumi ketika janji itu dia ingkari.

Bagi kalangan menengah, menilai seorang Jokowi itu sangat mudah. Kinerja Jokowi sebagai Walikota Solo terbukti hanya di bawah rata – rata. Fakta tentang prestasi buruk Jokowi selama jadi walikota itu mudah diakses di situs Badan Pusat Statistik atau Kementerian Dalam Negeri. Disana tidak ada sedikitpun terlihat keistimewaan atau hal yang menonjol dari seorang Jokowi. Setahun jadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi terbukti gagal menjalankan program pemerintah daerah.

Penyerapan APBD DKI tahun 2013 sangat rendah yakni hanya 22% saja per akhir Oktober 2013. Jika nanti pada akhirnya APBD bisa diserap di atas 80% sudah dapat dipastikan sebagian besar uang rakyat itu dikorupsi atau dijadikan bancaan melalui proyek – proyek fiktif. Dugaan korupsi Gubernur Jokowi di DKI Jakarta sudah banyak mencuat ke publik, diantaranya adalah korupsi puluhan miliar di pengadaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) pada akhir 2012 lalu dan sekitar 17 miliar rupiah saat penunjukan langsung PT Askes sebagai mitra program KJS. Belum lagi dugaan korupsi Jokowi pada proyek sumur resapan yang dimark up hingga ratusan persen.

Di Solo Jokowi memiliki banyak catatan hitam berupa dugaan korupsi yang sayangnya tidak pernah diusut serius oleh aparat hukum. Jokowi terbukti melalukan penyimpangan penggunaan anggaran KONI Solo yang dialihkannya sebagian untuk klub sepak bola Persis Solo dan sebagian lagi diduga untuk dirinya sendiri tanpa ada persetujuaan DPRD Solo. Korupsi lain dilakukan Jokowi pada proyek rehabilitasi pasar, hibah dana pemda Jawa Tengah, pengadaan Videotron, dana bantuan siswa miskin, proyek rehabilitasi THR Sriwedari, pengadaan mobil dinas Esemka dan seterusnya.

Salah satu dugaan korupsi yang sangat patut diduga dilakukan Jokowi adalah pada pelepasan aset pemda Solo, Hotel Maliyawan.

Sejak kasus ini terungkap, predikat tokoh / pemimpin antikorupsi yang digembar gemborkan melekat pada diri Gubernur DKI Jakarta itu runtuh berantakan.

Investigasi teman – teman kami selama 11 hari di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu menemukan fakta – fakta yang kuat mengenai dugaan keterlibatan Joko Widodo dalam beberapa korupsi dan pelanggaran hukum di Solo. Berikut ini sekilas dugaan korupsi Jokowi terkait pelepasan aset pemda Solo yakni Hotel Maliyawan, Surakarta yang terjadi pada tahun 2011 – 2012 lalu.

Kronologis Pelepasan Aset Pemda Solo 

Bermula dari rencana Pemda Jawa Tengah untuk membeli bangunan hotel atau Balai Peristirahatan Maliyawan

yang terletak di Tawangmangu, Solo/ Surakarta. Bangunan hotel itu, meski tanahnya adalah milik Pemda Jawa Tengah, namun bangunan di atas tanah tersebut adalah aset milik Pemda Solo / Surakarta karena dibangun dengan biaya /anggaran APBD Solo ( Surakarta) sekitar 12 tahun lalu.

Namun, rencana Pemda Jateng membeli bangunan hotel aset Pemda Surakarta itu kandas karena Walikota Surakarta, Joko Widodo tidak pernah menyetujui. Jokowi selalu menolak permohonan Pemda Jateng itu meski tidak jelas apa alasannya. Padahal sebagai unit usaha yang dikelola BUMD PT Citra Mandiri Jateng, Hotel Maliyawan itu tidak menguntungkan dan gagal beri deviden kepada Pemda Solo (Surakarta) dan Pemda Jateng.

Karena permintaan membeli bangunan hotel selalu ditolak Walikota Jokowi, Pemda Jateng balik berencana ingin menjual aset Pemda Jawa Tengah berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang dipergunakan sebagai Hotel Maliyawan yang dikelola oleh BUMD PT. Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) itu.

Rencana Pemda Jateng menjual tanah hotel tersebut melalui BUMN CMJT secara langsung, terbuka dan lelang tentu tidak mudah karena bangunan hotel yang berada di atas tanah itu adalah milik atau aset Pemda Surakarta. Pilihan terbaik adalah dengan menawarkan rencana penjualan / pelepasan tanah aset Pemda Jateng itu kepada Pemda Surakarta. Nanti, setelah Pemda Surakarta membeli tanah aset Pemda Jateng tersebut, terserah kepada Pemda Surakarta, apakah akan menjual kembali tanah berikut bangunan hotelnya atau mau mengelola sendiri operasional Hotel Maliyawan itu.

Terhadap tawaran Pemda Jateng yang ingin jual tanah asetnya itu, Walikota Surakarta langsung menyatakan minatnya dan segera mengajukan rencana anggaran pembelian tanah Hotel Maliyawan sebesar Rp. 4 miliar kepada DPRD Surakarta yang kemudian disetujui oleh DPRD dengan rencana memasukan anggaran pembelian tanah aset Pemda Jateng dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Surakarta tahun 2010.

Melalui Nota Jawaban Walikota yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Budi Suharto, Senin, Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi), menjelaskan Pemkot Solo telah menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2010 dengan menganggarkan pembelian tanah Hotel Maliyawan senilai Rp 4. miliar.

Namun, berdasarkan Nota Kesepakatan Pemkot Surakarta dengan DPRD Kota Suarakarta No 910/3.314 dan No 910/1/617 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Solo Tahun 2010, anggaran untuk pengadaan tanah Hotel Maliyawan ternyata tidak muncul sama sekali. Kemudian diketahui bahwa Walikota Solo (Surakarta) mengajukan surat kepada Inspektorat Kota Surakarta yang berisi perintah Walikota untuk menelaah/mengkaji aspek hukum dan perundang-undangan terkait rencana Pemda Surakarta melepas aset berupa bangunan yang terletak di atas tanah Hotel Maliyawan, Tawangmangu, Surakarta.
Pihak Inspektorat Kota menberikan jawaban atas telaah dan kajian hukumnya kepada Walikota Joko Widodo.

Dalam surat dari Inspektorat tersebut, ditegaskan bahwa untuk pemindahtanganan aset bangunan milik Pemda (Hotel Maliyawan) diperlukan penaksiran oleh tim dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan Walikota. Selanjutnya Pemkot harus memohon izin penghapusan aset dari DPRD Kota Solo. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan PP No 6/2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pasal 37 serta Perda No 8/2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan telaah dan kajian Inspektorat, Walikota Joko Widodo mengirim surat kepada Ketua DPRD Kota Solo (Surakarta) tertanggal 29 Juli 2011 perihal permohonan persetujuan pemindahtanganan atas nama Balai Istirahat (BI) Maliyawan. Pada paragraf kedua surat tersebut, Jokowi menyebutkan bahwa sesuai dengan pasal 64 ayat 1 Perda 8/2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan atas bangunan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Masih mengacu kepada surat dari Walikota Joko Widodo itu, disebut lagi bahwa sehubungan dengan Perda tersebut maka diajukan permohonan persetujuan DPRD dan selanjutnya dapat dibahas dalam rapat Dewan. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Inspektorat Kota pada 16 Desember 2010 tentang telaah staf pelepasan Hotel Maliyawan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa pada awalnya, Walikota Solo Joko Widodo masih menjalankan mekanisme dan prosedur pelepasan aset secara benar dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, setelah Walikota Joko Widodo ketahuan sudah menjual aset Pemda Solo/Surakarta secara diam – diam kepada Lukminto, Direktur PT. Sritex, sikap, perilaku dan pernyataan – pernyataan Joko Widodo berubah 180 derajat alias menjadi seorang pembohong. Ada apakah dengan Joko Widodo terkait pelepasan aset Pemda Solo berupa bangunan hotel Maliyawan itu ?
Jokowi Mendadak Berubah 180 Derajat dan Berbohong

Kenapa terjadi perubahaan sikap, perilaku dan pernyataan Joko Widodo terkait penjualan aset Pemda Solo secara diam-diam kepada Lukminto ? Kenapa tiba-tiba Joko Widodo selalu ngotot pertahankan pernyataan dan pendapatnya bahwa penjualan bangunan hotel aset Pemda itu TIDAK memerlukan persetujuan DPRD Solo dan TIDAK perlu mengacu serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ? Berkali – kali Joko Widodo mengatakan kepada publik bahwa sebagai walikota, pihaknya tidak perlu minta izin persetujuan kepada DPRD. Tidak perlu dengan penerbitan Peraturan Daerah / Perda terlebih dahulu jika pemda ingin menjual asetnya. Bahkan Jokowi mengatakan pelepasan aset pemda secara tanpa minta persetujuan DPRD terlebih dahulu itu, sudah sangat sering dia lakukan. Semuanya aman – aman saja, dalih Jokowi pada sekitar Juli 2012 lalu.

Mencermati perubahan sikap Joko Widodo dan kengototannya menabrak hukum itu, anak siswa SMA atau mahasiswa semester I pun mengerti dan paham bahwa pasti ada kolusi antara Jokowi dan Lukminto yang sangat patut diduga menghasilkan suap untuk Joko Widodo. Berapa besar dugaan suap dari Lukminto kepada Joko Widodo sehingga Joko berani melanggar hukum, UU dan menipu DPRD dan rakyat Solo serta seluruh rakyat Indonesia itu ? Berapa besar kerugian negara akibat KKN Jokowi – Lukminto itu ? Silahkan KPK, Kejaksaan dan Polri mengusut tuntas agar hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat terwujud. Sikap kita yang toleran/pembiaran terhadap perbuatan kriminal, kejahatan atau korupsi Jokowi ini, sesungguhnya sama saja dengan kita menyetujui perbuatan haram tersebut. Sekian.

Oleh: radennuh

10 Ucapan Kontroversial Yang Memalukan Wagub DKI Jakarta, Ahok

10 Ucapan Kontroversial Yang Memalukan Wagub DKI Jakarta, Ahok

Written By Suara Berita on 28 Desember 2013 |

Siapa tak kenal Ahok? Ya, Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan nama asli Basuki Tjahaja Purnama ini terkesan 'nyentrik' dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos.
Pada akhirnya, pernyataan Ahok sering mengundang polemik, bahkan menjadi bola balik untuk 'menyerang dirinya'. Berikut pernyataan paling kontroversi sepanjang 2013.

1. Blunder Istilah Komunis
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah bahwa dirinya marah kepada warga di bantaran Waduk Pluit dan mengatakan mereka adalah komunis. "Saya nggak marahin warga bantaran Waduk Pluit. Saya juga tidak bilang komunis," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (26/4).
Ahok menjelaskan, pernyataan tersebut keluar karena ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mendatanginya membawa proposal. LSM itu berbicara mengatasnamakan warga bantaran Waduk Pluit untuk meminta pembagian lahan.
"Saya bilang, mana bisa lahan itu dibagi, itu kan tanah negara. Nah, LSM itu ngotot. Kalau ngotot itu ideologi komunis dong? Lalu LSM itu bilang rakyat boleh menjarah lahan. Saya bilang, bukan menjarah negara, menjarah orang kaya juga kan. Sekarang kalau gitu, sekalian Anda dudukan saja Balai Kota dan Monas, nanti saya juga minta bagi. Lumayan kan," katanya.
"Anda butuh rumah yang layak, ini ada rumah susun. Tiba bisa mengisi rumah dengan perlengkapan rumah tangga, kami isikan. Anda tidak punya kerjaan untuk bayar retribusi, kami carikan kerjaan. Saya tanya aja jadi anda maunya apa sekarang? Anda mau dudukin tanah minta bagi dijual nggak? Di jual! Buktinya rusun yang hak sewa saja dijual. Makanya tuntutan LSM seperti itu tidak masuk akal. Kalau anda maksa seperti itu terus, itu ideology komunis, saya bilang," ungkapnya.
2. Ingin Kuliahi Komnas HAM
Ahok kembali menjadi sorotan saat mengomentari rencana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memanggil Gubernur DKI Jakarta untuk meminta penjelasan tentang penggusuran warga yang bermukim di Waduk Pluit.
Dalam pernyataanya Ahok menilai Komnas HAM tidak paham soal HAM. Bahkan Ahok ingin memberikan kuliah umum pada Komnas HAM tentang pengertian HAM.
"Komnas HAM yang terhormat. Musti ditinjau ulang tuh pengertiannya Komnas HAM. Perlu saya kasih kuliah umum mereka soal HAM itu apa. Ya saya jelasin HAM itu apa gitu loh,"ujar di Balaikota Jakarta, Kamis (16/5).
Menurutnya pembelaan Komnas HAM Kepada warga waduk Pluit yang telah menempati lahan negara seluas 80 ha tersebut tidak mengerti atas HAM.
Sayangnya, harapan para aktivis HAM untuk mendengarkan kuliah umum dari Ahok pupus sudah. Pasalnya, mantan bupati Belitung Timur itu tidak bersedia menghadiri undangan Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PBHI).
Pria yang akrab disapa Ahok itu justeru meminta para aktivis HAM menonton akun resmi Pemprov DKI di Youtube. Sebab, dirinya sudah banyak berbicara HAM dan direkam video. "Kalian nonton di Youtube saja, gue sudah ngajarin HAM banyak di situ," kata Ahok, di Balaikota, Selasa (21/5).
3. Sebut Pelajar Nakal Bajingan
Berawal dari peristiwa tawuran dan pembajakan yang dilakukan 35 siswa SMAN 46, Ahok berupaya menertibkan banyaknya pelajar nakal di Jakarta. Sayangnya, usaha ini berujung menjadi polemik di masyarakat gara-gara cletukan kata banjingan yang diarahkan kepada pelajar nakal tersebut.
Ahok mengambil contoh pada kasus kebrutalan anak sekolah Jakarta. Saat itu, sekelompok siswa melakukan pembajakan bus. Dengan kasus semacam ini, Ahok akan mengatakan mereka bukan anak-anak melainkan calon bajingan. Bila mereka melakukannya lebih dari sekali.
"Sekolah kita terbatas, masih banyak anak-anak miskin sekolah di sekolah swasta yang jelek dan murah. Kemudian sekolah negeri dipakai oleh orang yang sok-sokan. Lapor Komnas Anak? Boleh. Pertama dikasih boleh (ditolelir), kedua kamu udah bukan anak, kamu calon bajingan," tegasnya.
Terkait upcapan ini, Ketua Satgas Perlindungan Anak KPAI, M Ihsan, mengaku terkejut dengan pernyataan Ahok tersebut. Menurut dia, tidak ada satu orang tua pun yang mau anaknya disebut sebagai calon bajingan.
"Masih banyak dasar hukum yang mengatakan bahwa semua anak berhak mendapat pendidikan dari APBD. APBD digunakan bukan sesuai kemauan Ahok atau Dinas pendidikan, tetapi mengacu pada UU. Permasalahan anak adalah tanggung jawab pemerintah pasal 22 negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak,"kata Ihsan dalam keterangan persnya, Jumat (15/11).
4. Bakar Setengah Jakarta
Ahok mengakui mengatasi permasalahan di Jakarta tidak semudah membalikan telapak tangan. Penyelesaiannya harus bertahap dan butuh waktu. Hanya cara ekstrem dan berisiko bisa mengubah Jakarta dengan cepat. "Kamu mau cepat benerin Jakarta. Bakar setengahnya Jakarta!" kata Ahok di Balai Kota, Rabu (5/6).
Namun, langkah ekstrem ini tidak mungkin dilakukan karena terlalu berisiko. "Kamu mau bakar? Enggak kan. Makanya kita lakukan bertahap," katanya.
Ahok lalu menuturkan, dia dan Jokowi telah menyiapkan strategi dan skala prioritas untuk membenahi Jakarta. "Kita fokus normalisasi sungai dan waduk dulu, baru yang lain," katanya.
5. Pidanakan PKL
Ahok membantah ditudingan akan memidanakan  pedagang kaki lima (PKL) yang menolak direlokasi. Menurutnya, ancaman hukuman tersebut tidak didasarkan keinginan pribadi melainkan tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda).
"Kita punya perda Nomor 8 Tahun 2007, tentang lalu lintas juga ada Nomor 22 tahun 2009. Itu jelas bahwa yang menempati jalan itu hukuman pidana. Itu bukan kami yang mengancam. Tapi hukum yang mengancam, kurungan penjara atau denda Rp50 juta," kata Ahok di Balaikota, Senin (29/7).
Menurut Ahok, PKL tidak punya alasan untuk menolak di relokasi ke Blok G dengan alasan sepi. Sebab, faktanya masih ada 200 orang yang bertahan di sana. "Ini kita sosialisasi. Kalau masih tetap menolak, nanti kami akan panggil hakim dan akan disidang. Akan dipenjarakan. Akan kita pidanakan. Karena ada aturannya. Nanti kita atur. Akan kita sosialisasi sampai dia mengerti," terangnya.
Kata Ahok, bukan hanya PKL di pinggir jalan, tetapi termasuk kios-kios yang berada di belakang Blok A.
"Ada tanah 1.000 meter. Itu dibangun dan disewakan. Itu ada oknum juga. Kenapa blok G terkenang? Karena di atas saluran

air juga dibangun kios. Kalau tidak dibongkar, akan tergenang. Samalah dengan waduk pluit," tukas Ahok. Sebagai protes, pedagang lantas berdemo. Mereka menyebut Ahok melanggar HAM. Bahkan, seorang PKL menyebut Ahok Seperti Firaun.
"Ahok sama dengan Firaun!" seru Aminah dengan lantang hingga 3 kali.
"Ya abisnye, kite dagang aja nggak boleh. Itu kan nyiksa, nggak adil buat yang miskin kayak kite. Pemimpin nyiksa ye, saya taunya Firaun. Nah menurut saya, Ahok sama tuh ama dia. Maunya menang sendiri," ketus Aminah di Jalan Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (15/7).
6. Sebut Warga Fatmawati Ingin Ngetop
Lieus Sungkharisma, warga Fatmawati, Jakarta Selatan, melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya. Pelaporan itu terkait pembangunan proyek moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.
"Kita laporkan Ahok terkait pembangunan MRT di Fatmawati, karena tidak sesuai dengan janjinya saat kampanye," kata Lieus, Jumat (26/7).
Ahok dituduh melakukan penipuan melalui internet dan melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Lieus menjelaskan, warga Fatmawati kecewa terhadap Ahok yang menjanjikan akan membangun jalur MRT dengan sistem Subway saat kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2012.
Namun kenyataannya, menurut Lieus, Ahok membangun jalur MRT dengan sistem jalan layang, sehingga tidak sesuai yang dijanjikan.
Menanggapi laporan itu, Ahok santai. Menurutnya, pelaporan yang dilakukan warga Fatmawati tersebut merupakan hak mereka sebagai warga negara.
"Ya nggak apa-apa, haknya warga, lapor aja," kata Ahok.
Ahok bahkan menyebut orang yang mempolisikannya karena ingin terkenal dan masuk TV. "Sudah nggak usah buang energi kalian untuk beritain mereka. Mereka tambah senang karena tambah ngetop," tambahnya.
7. Minum Bir Nggak Salah, Asal Nggak Mabok
Ahok kembali menuai kecaman dari masyarakat ketika dirinya menyebut minuman bir bukan kategori minuman keras.
"Itu kan bukan miras, itu kan bir, tergantung berapa persen alkohol dong. Kalau bir masih oke lah," katanya di Balaikota, Kamis (22/8).
Bahkan, Ahok berpendapat bahwa bir tidak berbahaya karena tidak memabukan. Karena itu, Pemprov DKI belum mengeluarkan larangan terkait hal itu.
"Saya kira kalau minum bir enggak salah kok, asal enggak mabok. Masalahnya kan, kalau dicampur spirtus sama air kelapa, ya tewas," katanya.
Terkait dengan peredaran miras, Ahok juga mengaku belum paham betul di DKI Jakarta sudah ada atau belum. "Tapi kalau Pergub yang tentang miras-miras, itu kan sudah ada kalau enggak salah. Perdanya sudah ada juga kalau enggak salah di DKI, saya lupa itu, mesti dicari lagi. Kalau memang tidak ada ya segera kita buat," katanya.
8. Hapus Kolom Agama di KTP
Pernyataan Ahok menuai kecaman ketika mengomentari Undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang telah disahkan DPR RI. Dalam pernyataanya Ahok mengusulkan sebaiknya kolom isian agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dihapus saja.
Dirinya berpendapat bila alasan pencantuman kolom tersebut karena untuk memudahkan pemakaman bila terjadi musibah, seperti kecelakaan, maka dinilai tidak masuk akal.
"Kalau ada argumen kayak gitu saya ketawa saja, kalau mati di pesawat? Itu juga banyak polisi nemu mayat tanpa identitas, makaminnya bagaimana? Kalau ini diperdebatkan bisa panjang," kata Ahok di Balaikota DKI, Jumat (13/12).
Ahok mencontohkan di Malaysia tidak ada kolom agama pada KTP. Bahkan, bila dikorelasikan penulisan status agama dalam KTP tidak akan mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia.
"Pertanyaan saya sederhana saja, Malaysia apa negaranya kurang beragama dibandingin kita? Malaysia itu nggak ada Kementerian Agama, nggak ada agama di KTP-nya, nyatanya lebih maju dibandingin kita," tuturnya.
Dibandingkan dengan Indonesia, meski mencantumkan agama dalam KTP justeru banyak kasus korupsi. "Harusnya yang korupsi- korupsi itu jangan cantumin agama di KTP-nya. Malu kan kalau ketahuan korupsi agamanya apa?" katanya.
"Kalau menurut saya pribadi, saya nggak suka ada itu, bodo amat! Untuk apa mencantumkan agama Anda di KTP?" imbuhnya.
Pernyataan Ahok ini mendapat tanggapan dari Ketua Majelis Syariah DPP PPP, KH Noer Iskandar SQ. Menurutnya, agama adalah bagian dari bangsa Indonesia. Karena itu, Ahok tidak perlu mengeluarkan komentar tersebut.
"Kan Dalam Undang Undang kita sudah jelas kalau agama merupakan bagian dari bangsa dan negara, kok pejabat tidak mengerti itu," kata Noer Iskandar di Pondok Pesantren Asshidiqiyah, Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin, kemarin.
9. Bohong KTP Malaysia Tidak Ada Kolom Agama
Pernyataan Ahok yang mengatakan bahwa di beberapa negara seperti Malaysia tidak terdapat kolom dalam identitas agama dalam KTP.
"Seluruh dunia kan begitu. Di Malaysia juga KTP nya tidak menuliskan agama. Padahal negara itu merupakan negara yang agamanya kuat. Cuma di undang-undang kita, kolom agama harus dicantumkan," kata Ahok.
Namun kenyataannya, pernyataan Ahok dibantah oleh salah satu redaktur harian Utusan Malaysia Gamal Nasir Bin Mohd Ali, bahwa Malaysia tetap cantumkan kolom agama.
"Kami kuat mempertahankan identitas itu pada ID kami, ada kolom agama, dan kami tidak berniat untuk membuang atau menghapus kolom itu walaupun ada pihak-pihak yang menginginkan demikian," kata Gamal yang juga melampirkan foto kartu identitas Malaysianya, yang disebut My Kad.
10. Tipuan Pengakuan Vatikan Negara Pertama Yang Mengakui Indonesia
Ahok juga pernah mengatakan bahwa Vatikan adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ahok telah mencoba mengelabui sejarah Indonesia.
"Hahaha. Mau kerja sama apa? Tidak ada. Tadi dikasih kenang-kenangan medali Paus, tapi cetakan lama, belum ada cetakan baru. Dikasih buku sejarah Paus keuskupan dari 1947. Kan Vatikan itu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia," jelas Ahok seraya tersenyum.
Kebohongan Ahok akhirnya dibantah oleh umat Islam, bahwa Vatikan bukanlah negara pertama yang mengakui Kemerdekaan Indonesia.
Negara pertama kali yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir, kemudian Palestina.
Jadi, beginilah kalau orang kafir menjadi pemimpin dikalangan Muslim. Mereka akan mencoba melakukan berbagai upaya untuk membuat berbagai kebohongan-kebohongan agar umat Islam lupa atau bahkan tidak tahu yang sebenarnya.
Notes:Jika ucapan seorang Pemimpin suka berbohong masi pantaskah kita sebut org tsbt sbg Pemimpin?!?

Anas Ungkap Curhat SBY Kecewa Dengan Golkar Dan PKS Karena Kasus Century

Anas Ungkap Curhat SBY Kecewa Dengan Golkar Dan PKS Karena Kasus Century

Written By Suara Berita on 27 Desember 2013

Kegagalan Satgab Koalisi merealisasi cita – cita poltik presiden SBY, ternyata bukan cuma dikritisi oleh politisi Partai Demorat (PD).
Akan tetapi mantan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum ternyata sudah banyak catatan kelam mengenai keberadaan koalisi ciptaan SBY itu.
Pukul rata tolok ukur yang dipakai menilai keberadaan Setgab Koalisi adalah kasus pemungutan suara penentuan perpanjangan masa kerja Timwas Century. Seperti diketahui, pada saat berlangsung pemungutan suara yang menentukan perpanjangan masa tugas Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century (Timwas Century), Kamis (19/12) menandai semakin memperlihatkan tak kompaknya koalisi partai pendukung Pemerintah.
Tidak bisa dibantah bahwa diam-diam, Presiden yang juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, disebut sudah lama memendam kecewa berat dengan kinerja koalisi itu. .
Apa kata Anas Urbaningrum tentang hal tersebut : “Diam-diam dan kadangkala terbuka, Pak SBY kecewa dengan koalisi politik yang dibangun pada 2009,” kata mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Kamis malam (26/12/). 
Di lingkungan internal partai, ujar dia, kekecewaan kepada partai koalisi terutama Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera sudah sering diungkapkan SBY.
Sepanjang Kamis malam hingga Jumat (27/12/2013), Anas menulis kultwit panjang seputar dinamika politik nasional, terutama terkait dengan bekas partainya itu. Kultwit itu menggunakan hashtag #cawapressby.
Anas mengatakan sejak awal skandal Bank Century merupakan bentuk inkonsistensi koalisi bila dilihat dari sudut pandang SBY. Inisiator Pansus Century, panitia khusus yang dibentuk di DPR khusus dan mengawali terkuaknya skandal dana talangan itu, sebagian adalah anggota DPR dari koalisi dan sebagian yang lain dari partai non-koalisi.
“Koalisi sudah ‘terluka’ di usia yang sangat muda, di awal kerja sama pemerintahan periode 2009-2014,” ujar Anas. SBY pun kemudian berupaya keras melakukan konsolidasi koalisi, kata dia, sebagai hal yang memang harus dilakukan.
Di internal Partai Demokrat, lanjut Anas,

pernah ada ide untuk merampingkan koalisi. “Ramping tapi sehat dan konsisten, daripada besar tapi tak solid.” Namun, kata Anas, SBY tak mau ambil risiko. “Koalisi tetap dipertahankan meski dengan hati yang ‘terluka’.” Wujud dari konsolidasi tanpa tindakan ambil risiko itulah, sebut Anas, yang kemudian menjadi cikal bakal Sekretariat Gabungan. “Tempat berhimpun partai-partai koalisi.”
Setgab dikomandani langsung oleh SBY, dengan Ketua Harian dipercayakan pada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan kantor merupakan “pinjaman” Djan Farid dari Partai Persatuan Pembangunan.
Menurut Anas, skenario awal yang dibangun Setgab bukan upaya penyeragaman koalisi. Identitas partai yang beraga tetap dipertahankan tetapi harus sama dan bersatu untuk hal-hal strategis. Mula-mula, tutur Anas, Setgab berjalan baik, rajin rapat, dan komunikasi politik pun berjalan lumayan intensif.
“Tetapi lama-lama Setgab tetap kelihatan sebagai koalisi pelangi yang nyata. Puncaknya ketika voting interpelasi pajak,” sebut Anas. Saat itu, Partai Demokrat masih bisa menang tipis meski tak didukung Partai Golkar dan PKS.
Struktur koalisi pun lalu diperbaiki lagi. Kali ini, kata Anas, ada penguatan komitmen dengan label penandatanganan “code of conduct”. Kabinet pun dikonsolidasi ulang, dengan mengurangi jatah kursi menteri PKS. “Meskipun pengurangan juga dilakukan untuk Demokrat. Getir bagi Demokrat.”
Sayangnya, koalisi tetap saja tak solid. “Yang paling baru (buktinya) adalah ketika DPR voting tentang Timwas Century,” tegas dia. Kali ini, Demokrat tumbang. Hasil voting menyatakan masa kerja Timwas Century diperpanjang, tak sesuai dengan keinginan Partai Demokrat
Pernyataan kekecewaan terhadap kinerja Sergab Koalisi, yang sangat jauh dari harapan SBY juga sudah dikritisi secara terbuka oleh petinggi PD. Dikatakan parpol yang paling banyak “melarikan” diri adalah PKS dan Golkar. Tapi, publik mencatat adalah Partai Golkar  yang dipimpin Aburizal Bakrie paling tidak loyal, tapi paling banyak mendapat manfaat.
Terutama dalam hal penyelesaian ganti rugi untuk korban luapan lumpur Lapinda. Dengan permainan yang sangat lihai,kasus itu dibungkus sebagai peristiwa “bencana alam”.   Golkar akhirnya bisa membuat SBY terpukau. Voting di DPR sukses  dan membuat pemerintah menyetujui ganti rugi yang trilunan jumlahnya dibayar oleh negara melalui APBN.

Ternyata KPK Tak Sehebat Yang Kita Kira, Hasilnya Hampir Sama Dengan Polri

Ternyata KPK Tak Sehebat Yang Kita Kira, Hasilnya Hampir Sama Dengan Polri

 

Written By Suara Berita on 30 Desember 2013

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim masih konsisten dalam menjalankan kinerjanya sampai satu dekade sejak berdirinya 29 Desember, 10 tahun lalu.
Bahkan, diklaim Ketua KPK Abraham Samad, ada 5 bidang penting yang telah dicapai KPK sepanjang 2013 ini. Di antranya, dalam bidang kelembagaan, penindakan, pencegahan, koordinasi dan suvervisi, serta kerjasama strategis.
Selain itu, selama tahun 2013, KPK telah menambah pundi-pundi keuangan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,196 triliun.
Hal itu disampaikan oleh Ketua KPK Abraham Samad dalam acara Catatan Akhir Tahun 2013 KPK di kantor KPK, Senin (30/12).
“Alhamdulillah kami tetap konsisten menjalani kinerja. Tanpa pandang bulu dan mandiri untuk memberantasan korupsi,” katanya.
Abraham menjelaskan dana yang didapat KPK dari penanganan kasus korupsi terdapat Rp1,178 triliun. Dengan perincian, di antaranya pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi, pendapatan uang

sitaan hasil korupsi, pendapatan uang pengganti dan pendapatan hasil pengembalian uang negara. “Dengan pengembalian PNBP dari penanganan kasus tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebesar Rp1,196 triliun,” kata Abraham.
Sepanjang tahun 2013, KPK menerima 1279 laporan gratifikasi. Secara nominal, gratifikasi yang setelah ditelaah menjadi milik negara berupa uang dalam mata uang rupiah terdapat Rp882 juta. Sementara dalam mata uang asing terdapat US$56.376, Sing$4.696, Aus$103, €43, £135 dan 106.012 Won Korea. Dalam bentuk barang ada Rp241 juta yang disetor ke kas negara.
Beberapa waktu lalu Kapolri Jenderal Sutarman juga mengeluarkan pernyataan bahwa institusi Polri telah mengungkap kasus kejahatan korupsi.
Dalam sepanjang tahun 2013, Polri telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp 915 Miliar.
"Jumlah kerugian negara yang dapat diselamatkan pada tahun 2013 sebesar Rp 915.172.592.633," ujarnya, Jumat (27/12/2013).
Dari pengungkapan kasus KPK dan Polri, ternyata tidak beda jauh. Ketika KPK dianggap penyelamat uang negara, ternyata hasil dari pengungkapan kasus KPK tidak sehebat yang diperkirakan masyarakat.
Kasus besar seperti BLBI, Century, Hambalang, PON, dll. Masih mengambang tidak jelas arahnya. Malah KPK hanya mampu mengungkap kasus-kasus kecil. Lalu apa bedanya KPK dengan Polri kalau begitu?

SBY di Ujung Tanduk, Australia Serahkan Data Korupsi Pada KPK

SBY di Ujung Tanduk, Australia Serahkan Data Korupsi Pada KPK – Hasil penyadapan tingkat tinggi yang dilakukan badan intelijen Australia terhadap Presiden SBY dan keluarganya serta sejumlah pejabat negara dan elit partai politik akan berdampak politik bagi SBY.
Data sadapan diduga memiliki hubungan kuat dengan terbongkarnya kasus-kasus megakorupsi yang menyerempet kroni dan keluarga SBY seperti kasus korupsi Hambalang, kasus korupsi Bank Century serta kasus tertangkapnya Kepala BP Migas.
Menurut sumber data dari beberapa obrolan para diplomat di Jakarta pada acara diplomat club tersebut, data-data dan hasil penyadapan yang dilakukan Intelijen Australia oleh sejumlah LSM di Indonesia banyak dikirimkan ke KPK sebagai dasar pengungkapan berbagai kasus kasus korupsi tingkat tinggi.
Lalu bagaimana SBY mau memimpin negeri ini mengatasi korupsi kalau ternyata ia kecipratan juga??
Di tempat lain Nudirman Munir, menyerahkan penanganan kasus Hambalang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk soal dugaan keterlibatan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas.
Menurutnya, KPK adalah suatu lembaga yang harus memastikan validasi suatu kasus. Bukan berarti, Abraham Sammad Cs akan membiarkan Ibas untuk bebas, tapi masih menunggu momen yang tepat.
“Ada strategi sendiri sendiri pastinya. Kita lihat saja,” tutupnya.
â??Dalam beberapa minggu ke depan hasil penyadapan terhadap SBY dan sejumlah pejabat negara yang dilakukan oleh intelijen asing akan dibuka di publik yang konon isi dari data percakapan tersebut berkaitan dengan kontrak-kontrak karya migas yang dimiliki keluarga SBY dan kroninya. Serta data percakapan yang dilakukan dengan Muhamad Reza yang selama ini begitu dekat dengan keluarga Cikeas terkait penguasaan import BBM untuk konsumsi dalam negeri.

Mengapa Kasus Bank Century Sulit Dibongkar

Mengapa Kasus Bank Century Sulit Dibongkar

Sebelum saya menjawab “Mengapa Kasus Bank Century Sulit Dibongkar ??” terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat kronologi dari kasus yang terjadi di Bank Century itu sendiri.
Kasus korupsi dana bailout (dana talangan) Bank Century sebesar 6,76 triliun ternyata membawa dampak terhadap berbagai sektor, khususnya stabilitas politik dan perekonomian di Indonesia, terlebih setelah hasil audit BPK menyatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran pidana dalam kasus ini, diantaranya unsur kerugian Negara, pelanggaran undang-undang, dan ditemukannya bukti kuat rekayasa kebijakan yang sengaja dirancang untuk penyelamatan Bank Century.
Pro-Kontra dari kasus Bank Century cukup membuat heboh dimana Rp 6,7 Triliun mengalir begitu saja ke dalam Bank ini. Nyatanya hingga sekarang nasabah-nasabah masih mempertanyakan uang yang selama ini ditabung belum mendapatkan penggantian. Kenaikan jumlah uang penyelamatan untuk Bank Century banyak yang mengakibatkan banyaknya tudingan pada Bank Indonesia (BI) dan Departemen Keuangan sebagai penentu kebijakan ini pada tanggal 20 November 2008 melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Ternyata masalah sesungguhnya dari Bank Century baru muncul ketika dana bailout mulai bergulir dan kejanggalan dalam neracanya mulai terungkap. Kelemahan manajemen mulai ramai setelah kekacauan reksadana Antaboga Deltasekuritas yang dikeluarkan Bank Century. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya bailout untuk Century memang diperlukan namun dibalik itu ternyata banyak fakta bahwa kinerja dan tata kelola Century yang sangat buruk. Sebuah ironi memang, ketika kita terpaksa menolong orang jahat agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi orang banyak.
Kemungkinan lain adanya penyelewengan dana begitu besar mengalir ke kas orang-orang tertentu yang dapat merugikan Negara ini, banyak pihak yang meragukan kebenaran aliran dana untuk Bank Century karena adanya benturan politis belaka. Adanya benturan ini menyebabkan keputusan untuk menyelamatkan Bank Century dimaksudkan hanya untuk menyelamatkan deposan-deposan besar dan bukan untuk menyelamatkan sistem perbankan.
Pengungkapan kasus bailout Bank Century yang sedari awal dicurigai publik sebagai jalan panjang tanpa makna, tampaknya, akan menjadi kenyataan. Kesalahan fatal yang telah dilakukan para pengambil kebijakan bailout Bank Century seolah sedang diperjuangkan untuk ditutupi kebobrokannya.
Kasus bank Century memang menarik banyak pihak untuk berargumen, karena kasus ini berkembang akibat terlibatnya nama-nama pejabat tinggi Negara, sebut saja wapres Boediono, dan menteri keuangan Sri Mulyani. Tentu hal ini akan membawa banyak opini negatif dari masyarakat, dan dampak tersebut berpengaruh terhadap stabilitas politik di Indonesia, mengingat bahwa stabilitas politik di suatu negara akan mempengaruhi keadaan perekonomian Negara tersebut. Hal tersebut menuai banyak protes di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa, mereka menilai bahwa pemerintah sangat lamban dalam menyelesaikan kasus ini, apalagi dengan sikap presiden SBY yang terkesan lamban dan pandang pilih, hal ini dibuktikan dengan kasus lain yang menimpa bibit-chandra, dan kasus arthalita suryani yang sekarang dipenjara dengan sel bintang lima.
Sikap lamban dan pandang bulu presiden SBY juga dikritik oleh seorang penulis yang menulis buku yang berjudul “membongkar gurita cikeas dibalik skandal bank century”, buku yang ditulis oleh Geoge Aditjondro itu menuai banyak protes dari kalangan pemerintah, hal tersebut dikarenakan dalam isi buku itu disebutkan bahwa pak Presiiden SBY diindikasikan memiliki keterlibatan dengan kasus pengggelapan uang Bank Century. Tidak hanya di dalam buku Membongkar Gurita Cikeas, banyak isu yang menyebar di masyarakat bahwa dana Bank Century tersebut mengalir ke dana kampanye Partai Demokrat.
Dalam buku tersebut diceritakan bahwa dalam skandal Bank Century pak SBY memiliki hal-hal yang mengindikasikan bahwa dirinya terlibat dalam skandal ini, salah satunya adalah Hartati Murdaya dan Boedi Sampoerno yang notabene nasabah kelas kakap Bank Century adalah penyokong dana kampanye Partai Demokrat, mengingat bahwa skenario kisah kebangkrutan Bank Century sehingga Bank tersebut tidak bisa memenuhi rasio kecukupan modal dikarenakan sebelum Bank Century diambil alih oleh LPS, Hartati Murdaya, pemimpin kelompok CCM (Central Cipta Mudaya) dan Boedi Sampoerno, salah satu penerus keluarga Sampoerno telah menarik uang mereka secara besar-besaran yaitu masing-masing 321 Miliar dan 1.895 Miliar pada bulan November, dan dua orang tersebut adalah penyumbang logistic SBY dalam pemilu. Deposan kakap SBY  lainnya yang merupakan nasabah dari Bank Century yang menarik uang mereka  secara besar-besaran antara lain  PTPN Jambi, PT Sinar Mas, Jamsostek.
Dan apa hubungannya antara Boedi Sampoerno dengan keluarga Presiden?? Dalam buku tesebut disebutkan bahwa Boedi Sampoerno mempunyai hubungan yang sangat dekat sekali degan keluarga Cikeas, diantaranya Boedi merupakan deposan atau penyokonng dana SBY dalam Pilpres, juga Boedi ditenggarai menjadi “salah seorag penyokong SBY, termasuk dengan menerbitkan sebuah Koran” (Rusly 2009;48). Koran yang disebutkan disini adalah Koran nasional yang bernama Jurnal Nasional yang merupakan media massa yang menjadi corong politik Partai SBY.
Disebutkan dalam buku tersebut bahwa pembiayaan Jurnas tersebut mencapai 1,4 Miliar per-tahun, boleh jadi media massa tersebut telah menyedot dana sekitar 150 miliar, bila dihitung dari awal SBY memulai kampanyenya saat menjadi Capres pertama, dan jumlah tersebut sama dengan jumlah yang ada dalam Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Investigasi BPK atas Kasus Bank Century Tbk tertanggal 20 November 2009 menunjukkan bahwa Bank Century telah mengalami kerugian karena harus mengganti deposito milik Boedi Sampoerna yang dipinjamkan atau digelapkan oleh Robert Tantular dan Dewi Tantular sebesar US$ 18 juta atau sekitar Rp 150 milyar, dengan dana yang berasal dari Penempatan Modal Sementara LPS.
Dalam sebuah media massa disebutkan pula “ Boedi Sampoerna, nasabah terbesar Bank Century itu, memiliki seorang anak bernama Soenaryo, yang jarang memakai nama keluarga Sampoerna. Soenaryo yang sangat dipercaya dalam urusan bisnis, mendampingi ayahnya ketika ditemui Robert Tantular, yang berusaha menjual saham Bank Century kepada Boedi Sampoerna. Juga dalam pertemuan dengan Susno Duadji dan Lucas, pengacara ayahnya, Sunaryo ikut pula hadir” (Tempointeraktif, 12 Juli 2009, Rakyatmerdekaonline, 15 Nov. 2009).
Buku “ Membongkar Gurita Cikeas Dibalik skandal Bank Century” memang menyorot bagaimana kedekatan keluarga Cikeas dengan pejabat-pejabat tinggi Negara dan para pengusaha  yang menguasai sektor penting BUMN dan lainnya, pejabat-pejabat tersebut terlibat di struktur kepengurusan yayasan-yayasan keluarga Cikeas, adapula yang masuk dalam struktur kepengurusan Koran Jurnas dan tim sukses SBY saat pilpres, keadaan ini justru sangat memudahkan untuk membuat jaringan untuk kemungkinan adanya korupsi.
Buku “Membongkar Gurita Cikeas dibalik Skandal Bank Century” memang belum terbukti, buku ini memaparkan dugaan dan kemungkinan yang bisa terjadi, sebagai perbandingan dengan hasil audit BPK atas indikasi tindakan korupsi yang terjadi pada Bank Century.
Kasus Skandal Bank Century hingga saat ini belum juga berakhir dan masihmenimbulkan banyak pertanyaan, namun yang saya lihat dari media, beberapa fraksi di DPR menyebutkan beberapa nama yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini.

1. Robert Tantular

Pemilik Bank Century adalah Robert Tantular, dan ia juga yang melakukan tindak kriminal karena melakukan perampokan terhadap banknya sendiri.
2.   Polri
Ada yang menduga ada oknum Polri (buaya) terlibat ”menjaga” oknum-oknum yang terkait Bank Century karena dianggap ”proyek kelas kakap”. Beberapa pihak juga mengaitkan ini dengan ditangkapnya 2 petinggi KPK, Bibit dan Chandra beberapa waktu lalu tanpa ada bukti yang jelas, demi menghambat pengusutan kasus Century.
3.   Srimulyani & Boediono
Banyak yang sekarang sudah menempatkan Sri Mulyani dan Boediono sebagai tersangka. Namun Pansus hingga saat ini belum menyebutkan siapa yang harus bertanggung jawab akan kasus ini, semuanya masih buram dan penyelidikan juga masih terus dilakukan. Tapi sebenarnya masih ada 2 kemungkinan : Sri Mulyani dan Boediono adalah bagian dari konspirasi besar semata-mata demi menyelamatkan dana pihak Century dan orang-orang yang terkait Century.
·         Sri Mulyani dan Boediono-lah yang telah menyelamatkan ekonomi Indonesia sehingga saat ini Indonesia tidak terjerumus krisis yang lebih hebat. Yang melakukan tindak penyelewengan hanyalah segelintir orang, Robert Tantular, pemilik Bank Century yang menggondol dana Bank Century, dan beberapa oknum di BI.
Selain nama diatas adapun pihak-pihak yang terlibat juga dalam kemelut Bank tersebut diantaranya adalah Komisaris Utama Sulaiman AB, Komisaris Poerwanto Kamajadi, Komisaris Rusli Prakasa, Direktur Utama Hermanus Hasan Muslim. Kemudian Wakil Direktur Utama Hamidy, Direktur Pemasaran Lila K. Gondokusumo, Direktur Kepatuhan Edward M. Situmorang.
Sikap yang kurang lebih sama runyamnya kini disuguhkan kepada publik. Berbagai dagelan politik dipertontonkan yang tidak jarang membuat hati terasa tersayat, miris, dan akhirnya muak dengan agenda politik yang penuh dengan tipu muslihat.Pola perpolitikan semacam ini jelas semakin menguatkan kesan bahwa sesungguhnya pembangunan politik di tanah air sampai saat ini masih begitu runyam dan amburadul. Catatan historis bangsa ini juga mengindikasikan bahwa belum ada satu pun atau sekelompok elite politik yang menempatkan politik sebagai sarana memperjuangkan kepentingan publik. Hal inilah penyebab mengapa sampai saat inikasus Bank Century belum terbongkar siapa pelaku utama dibalik kasus ini
Masyarakat sudah terlalu bingung dan juga bosan dengan kasus yang tak  berkesudahan ini, masyarakat perlu informasi dan kebenaran kasus ini secepatnya. Jadi saran saya untuk pansus yaitu dengan cepatlah dalam menangani kasus ini dan bersikaplah tegas terhadap segala sesuatunya. Tidak peduli siapa nantinya yang terpidanakan karena kasus ini dan apa jabatan orang tersebut, yang penting masyarakat tahu dan tidak harusmenyalahkan orang-orang yang tidak seharusnya dipersalahkan. Harusnya Pansus juga lebih terbuka dan jujur dalam mengungkapkan misteri ini. Agar semuanya dapat selesai sesuai dengan kebenarannya.

INFO KTA PAYROLL BANK MANDIRI, THN 2014

INFO KTA PAYROLL BANK MANDIRI, THN 2014

Anda seorang karyawan tetap yang Bekerja & Domisili didaerah Jabodetabekka, telah bekerja sbg Karyawan Tetap pd Perusahaan Tbk, PNS, BUMN ataupun Perusahaan Asing yg terdaftar di Bursa Efek Jakarta minimal sudah 1 tahun diangkat menjadi Karyawan Tetap, Penggajian ditransfer melalui Payroll Bank Mandiri, Penghasilan Bersih 2,5Juta, Usia 21-55Thn, membutuhkan modal untuk keperluan renovasi rumah, pendidikan anak dll, segera ajukan Kredit Tanpa Agunan Payroll Mandiri, Minimal Pinjaman : Rp5 juta s/d Rp200 juta, bunga : 0.98%/bulan, Maksimal Tenor : 5 tahun, Proses Maksimal : 8 hari kerja, adapun syarat pengajuan KTA Payroll Mandiri Untuk Karyawan Tetap yaitu :
1. Fotocopy KTP yang jelas dan masih berlaku (diperbesar 200%)
2. Fotocopy ID Card Karyawan/Surat Keterangan Karyawan Tetap & Slip Gaji Yang Asli Carbonnized /Surat Keterangan Penghasilan
3. Fotocopy Buku Tabungan Payroll Bank Mandiri, Printout Rekening 3Bulan Terakhir

4. Fotocopy NPWP Pribadi
5. Materai Rp6.000 (3 lembar)
6. Foto Warna 4x6 (1 lembar)

7. Copy Kartu Kredit Bagian Depan & Billing Tagihan 1Bulan Terakhir sebagai Nilai tambah untuk disetujui serta pemakaian tdk lbh dr 75%.
8. Memiliki SID & AKKI yang baik di Bank Indonesia.

Untuk Informasi Pengajuan KTA Payroll Mandiri Hubungi :

Silahkan isi Biodata Diri Anda dibawah ini dengan lengkap diketik Komputer jangan ditulis Tangan:
Berikut biodata saya :

• DATA PRIBADI ANDA

• Nama Lengkap Sesuai KTP *

• Tempat Lahir *
• Tanggal Lahir *

• Status Pernikahan*
Menikah

• Email *
• Pendidikan terakhir *
SMU/Diploma/S1/S2/S3
• Agama *
Islam/Kristen/Katolik/Budha/Hindu

• Alamat Lengkap Rumah Sesuai KTP *
Rt & Rw
Kelurahan
Kecamatan
Kode Pos
• Alamat Rumah Sekarang *

Rt & Rw
Kelurahan
Kecamatan
Kode Pos
• Status Rumah *
Lama menempati rumah:
• Jumlah tanggungan *

• Nama Ibu kandung sebelum menikah *
• Dalam Keadaan Darurat (Wajib diisi)
Nama keluarga dekat tidak serumah yang bisa dihubungi

• Nama Lengkap *

• Alamat lengkap *
Rt & Rw
Kelurahan
Kecamatan
Kode Pos
• Telepon Rumah

• Telepon HP *
• Telepon Kantor
• Hubungan Keluarga *
Orangtua/Kakak-Adik/Paman atau Bibi/Sepupu/Anak

DATA PEKERJAAN ANDA (Wajib diisi)
• Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) *
• No Kartu Peserta Jamsostek/Taspen*
• Jenis Pekerjaan *
Pegawai Swasta
• Status Pekerjaan *
Karyawan Tetap/Kontrak
• Jumlah Karyawan *
- < 5Orang/ 5 sd 50 Orang Karyawan /50-100 Orang Karyawan/ 100 sd 150 Orang Karyawan/
> 150 Orang Karyawan
• Nama Perusahaan *
• Bidang Usaha *
• Alamat Lengkap Perusahaan *
• Telp Kantor *
• Ext Jika ada
• Departemen*
• Jabatan *
• Lama bekerja *
• Penghasilan kotor perbulan *

• Penghasilan Bersih Perbulan Yang Ditransfer VIA Bank
Nama Atasan Langsung*
No. Hp Atasan*
No Tlp Kantor Atasan*
• INFORMASI PENCAIRAN DANA
Dana pinjaman akan dicairkan/ditransfer kepada rekening saya

• Rekening Bank Payroll atau Rekening Tabungan Bisnis/ Atas Nama *

• Nomor Rekening Bank Payroll atau Rekening Tabungan Bisnis *
• Cabang & Kota *
• PINJAMAN YANG DIAJUKAN (Maksimal Pengajuan 3-6x Gaji Bersih Yang itransfer VIA Bank/Limit Kartu Kredit) *
• Jangka waktu pinjaman *
- 1Tahun/2Tahun/3Tahun
• Tujuan Pinjaman *
Pembelian Barang/Renovasi Rumah/Pendidikan/Liburan/Biaya Rumah Sakit/Pernikahan/Dan lain-lain
Dikirim Biodata diatas & semua Persyaratan Dokumen Anda kealamat email saya di: mohamadabduh.29@gmail.com & mohamadabduh.30@gmail.com
setelah itu kirimkan SMS Konfirmasi dengan Format Sebagai berikut:
Format SMS Pertanyaan KTA:
Nama Debitur (Spasi), Pekerjaan (Spasi), Penghasilan Bersih (Spasi), Plafond Pinjaman (Spasi), Jangka waktu yang diambil (Spasi), Alamat lengkap kantor (Spasi), Alamat lengkap rumah anda (Spasi), No.HP GSM yang bisa di hubungi (Spasi), No.Telepon Kantor (Spasi),No.Telepon Rumah (Spasi), Pertanyaan Yang mau ditanyakan, Lalu dikirim ke: 02191359593.
Contact Person di No.HP,
Abduh, Supervisor KTA Bank Mandiri: 02191359593, 087878732159(Tlp/SMS), AREA JABODETABEK ONLY
Alamat Kantor: Consumer Loan Business Division Mandiri Bank
Gd.Plaza Bapindo (Menara Mandiri) Lantai 03,
Jl.Jenderal Sudirman Kavling 54-55 Jakarta Selatan.
http://www.xtradanatunaibankmandirioke.blogspot.com
http://www.solusikreditcerdas.blogspot.com