ilustrasi
“Pemanggilan itu saat ini sudah masuk dalam mekanisme pemanggilan DPR secara official lembaga tingggi negara. Dimana tidak serta merta dapat dibatalkan,” tegas Bambang dalam pesan elektronik yang diterima Jumat, malam.
Bamsoet (panggilan akrabnya) menilai, pemanggilan Boediono sangat penting. Pertama, menjelaskan secara terang menderang keterangan yang bertolak belakang dari yang pernah disampaikan saat Pansus dulu dengan yang disampaikan di Istana Wapres usai diperika KPK pada Sabtu (23/11) lalu.
“Yakni soal mekanisme penyelamatan Century antara bailout dan pengambil alihan. Ini soal kejujuran seorang pemimpin yang harus dijelaskan secara politik di DPR. Bukan soal hukum yang menjadi ranah KPK,” tegas Bambang.
Kedua, mengapa baru sekarang Boediono menuding Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)-lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas membengkaknya biaya penyelamatan Bank Century dari Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.
“Mengapa tiba-tiba Boediono ingin menarik Presiden dalam pusaran kasus Century ini. Mengingat dalam pembahasan secara formal di Pansus tidak disinggung sama sekali adanya keterkaitan atau peran Presiden dalam kasus ini,” jelasnya.
“Apakah itu berarti Boediono tidak ingin disalahkan atau dikorbankan sendiri? Lagi-lagi ini soal persepsi yang harus dijelaskan secara politik (terbuka) di DPR. Dan bukan soal hukum (tertutup) yang menjadi ranah KPK,” imbuh anggota Komisi III DPR ini.
Bambang menegaskan, pihaknya sangat paham, kasus tersebut secara hukum sudah ditangani KPK. Terutama yang menyangkut soal adanya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta korupsi dalam proses FPJP dan bailout Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar