KPK Diminta Perketat Pengawasan Penggunaan Dana Optimalisasi
Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Yassonna Laoly ketika dihubungi, Jumat (15/11).
“Dana yang ada dialokasikan kepada kementerian dan lembaga-lembaga yang ada sesuai kebutuhannya. Selain penggunaannya harus transparan, kami juga sudah mempersilahkan KPK melakukan pengawasan secara terbuka. Kalau ada yang salah, tangkap saja,” ujarnya.
Ia menilai, diperlukan juga perbaikan mekanisme penggunaan anggaran agar lebih efektif. Perbaikan mekanisme ini masih akan dibahas dengan pemangku kepentingan terkait dalam waktu dekat.
Laoly menekankan, pentingnya dana optimalisasi ini untuk memajukan daerah, terutama daerah-daerah tertinggal dan daerah miskin. Penambahan jumlah anggaran menjadi Rp27 triliun, terutama difokuskan untuk pembenahan infrastruktur yang selama ini menjadi masalah di daerah-daerah.
“Selama ini perusahaan-perusahaan besar dan sudah go public masih disubsidi pemerintah. Itu kita tarik. Lebih baik anggarannya digunakan untuk rakyat. Lebih baik digunakan bagi pembenahan infrastruktur yang menjadi masalah besar kita. Mana daerah yang butuh treatment bisa langsung dikerjakan,” tukasnya. (Nurulia Juwita Sari)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar