Keputusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Outsourcing (MK No. 27/PUU-IX/2011)

Jakarta (CiriCara.com) – Buruh Jakarta yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut agar upah minimum provinsi (UMP) 2014 naik jadi Rp 3,7 juta. Pasalnya, biaya hidup para buruh bisa mencapai Rp 3,4 juta per bulan. demo buruh 2013, buruh tuntut ump 2014 Demo Buruh – Liputan6.com Dalam aksi unjuk rasa, Kamis (5/9/2013) hari ini, buruh memberikan lembaran berisi rincian kebutuhan hidup mereka dalam satu bulan. Dari rincian tersebut, buruh mengklaim seharusnya UMP 2014 sebesar Rp 4.099.550 per bulan. Berikut rincian kebutuhan hidup layak (KHL) versi buruh, seperti dikutip dari detik.com, Kamis (5/9/2013): A. KHL Pekerja Lajang di DKI Jakarta: 1. Perumahan Rp 1.250.000 dengan rincian: - Sewa rumah (3 petak)/ cicilan rumah tipe 36: Rp 750 ribu. - Perumahan 30 item (kasur, tempat tidur, sprei, meja, lemari, dispenser, mesin cuci, kipas angin, perlengkapan makan): Rp 300 ribu. - Listrik 900 watt: Rp 100 ribu - Air PAM: Rp 100 ribu 2. Transportasi Rp 570 ribu dengan rincian: - 2x naik angkot (pulang-pergi): Rp 12 ribu x 30 hari = Rp 360 ribu - Bus Transjakarta (pulang-pergi): Rp 7 ribu x 30 hari = Rp 210 ribu 3. Makan dan minum Rp 1.060.000 dengan rincian: - Makan pagi (nasi uduk telor): Rp 5 ribu x 30 hari = Rp 150 ribu - Makan siang (nasi soto): Rp 9 ribu x 30 hari = Rp 270 ribu - Makan malam (nasi goreng): Rp 8 ribu x 30 hari = Rp 240 ribu - Buah-buahan: Rp 100 ribu per bulan - Minuman teh: Rp 2 ribu x 30 hari = Rp 60 ribu - Kopi: Rp 2.500 x 30 hari = Rp 75 ribu - Air mineral: Rp 3 ribu x 30 hari = Rp 90 ribu - Susu: Rp 2.500 x 30 hari = Rp 75 ribu 4. Sandang (pakaian, celana, kaos, sepatu, dll): Rp 300 ribu 5. Pendidikan (langganan koran): Rp 15 ribu 6. Kesehatan (sabun, odol, bedak, dll): Rp 150 ribu Total 1 sampai 6: Rp 3.345.000 7. Rekreasi dan tabungan (3 persen dari Rp 3.345.000) = Rp 100 ribu Total KHL buruh lajang: Rp 3.445.000 Menghitung UMP berdasarkan UU Nomor 13/2003: A. UMP: 1. Produktivitas rata-rata: 4 persen 2. Pertumbuhan ekonomi: 6 persen 3. Inflasi: 9 persen Total: 19 persen 4. 19 persen dari KHL (Rp 3.445.000) = Rp 645.550 UMP DKI Jakarta 2014: KHL (Rp 3.445.000) + Rp 645.550 = Rp 4.099.550

Read more at: http://ciricara.com/2013/09/05/tuntut-ump-rp-37-juta-berikut-rincian-kebutuhan-buruh/
Copyright © CiriCara.com

     

Keputusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Outsourcing
(MK No. 27/PUU-IX/2011)

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Outsourcing bisa menggembirakan bagi pekerja yang dengan status outsourcing. Tahun 2011, Mahkamah Kostitusi (MK) telah mengabulkan sebagian uji materil UU tentang Ketenagakerjaan yang diajukan Didik Suprijadi, pekerja dari Alinsi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML). Berikut adalah isi amar putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011 itu:

• Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
• Frasa "...perjanjian kerja waktu tertentu" dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa "...perjanjian kerja untuk waktu tertentu" dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
• Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
• Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana
  mestinya

Apa Dampak dari Keputusan Mahkamah Konstitusi ini?

Sebelum melihat dampaknya, lebib baik kita menyimak lebih dulu dua pasal yang disentuh keputusan ini, yaitu Pasal 65 ayat 7 dan Pasal 66 ayat 2b. Pertama kita lihat Pasal 65 ayat 7, dan ayat 1 dan 6 karena saling terkait.

Pasal 65 ayat 1 berbunyi, "Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis."

Pasal 65 ayat 6 berbunyi, "Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan
pekerja/buruh yang dipekerjakannya."

Pasal 65 ayat 7, "Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59."

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini juga terkait dengan Pasal 59 yang berbunyi demikian:

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
3. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Keputusan Mahkamah Konsitusi juga menyentuh Pasal 66. Pasal 66 ayat 2 berbunyi: "Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasapekerja/buruh;
2. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Dengan dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 ini, maka istilah 'perjanjian kerja waktu tertentu' tidak dapat lagi dimuat pada Pasal 65 ayat 7 dan pada pasal 66 ayat 2b.

Dengan kata lain konsep outsourcing tidak berlaku terhadap pekerjaan apapun, kecuali memenuhi kriteria Pasal 59.

Pekerjaan office boy, accounting, admin assistant atau sekretaris tidak dapat lagi di-outsourcing. Itu semua menjadi pekerjaan waktu tidak tetap sebab pekerjaan itu bukan musiman, bukan juga untuk sementara.

Berita baik buat pekerja outsourcing. Kita lihat saja bagaimana praksisnya di lapangan.

Tuntut UMP Rp 3,7 Juta, Berikut Rincian Kebutuhan Buruh Jakarta (CiriCara.com) – Buruh Jakarta yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut agar upah minimum provinsi (UMP) 2014 naik jadi Rp 3,7 juta. Pasalnya, biaya hidup para buruh bisa mencapai Rp 3,4 juta per bulan. demo buruh 2013, buruh tuntut ump 2014 Demo Buruh – Liputan6.com Dalam aksi unjuk rasa, Kamis (5/9/2013) hari ini, buruh memberikan lembaran berisi rincian kebutuhan hidup mereka dalam satu bulan. Dari rincian tersebut, buruh mengklaim seharusnya UMP 2014 sebesar Rp 4.099.550 per bulan. Berikut rincian kebutuhan hidup layak (KHL) versi buruh, seperti dikutip dari detik.com, Kamis (5/9/2013): A. KHL Pekerja Lajang di DKI Jakarta: 1. Perumahan Rp 1.250.000 dengan rincian: - Sewa rumah (3 petak)/ cicilan rumah tipe 36: Rp 750 ribu. - Perumahan 30 item (kasur, tempat tidur, sprei, meja, lemari, dispenser, mesin cuci, kipas angin, perlengkapan makan): Rp 300 ribu. - Listrik 900 watt: Rp 100 ribu - Air PAM: Rp 100 ribu 2. Transportasi Rp 570 ribu dengan rincian: - 2x naik angkot (pulang-pergi): Rp 12 ribu x 30 hari = Rp 360 ribu - Bus Transjakarta (pulang-pergi): Rp 7 ribu x 30 hari = Rp 210 ribu 3. Makan dan minum Rp 1.060.000 dengan rincian: - Makan pagi (nasi uduk telor): Rp 5 ribu x 30 hari = Rp 150 ribu - Makan siang (nasi soto): Rp 9 ribu x 30 hari = Rp 270 ribu - Makan malam (nasi goreng): Rp 8 ribu x 30 hari = Rp 240 ribu - Buah-buahan: Rp 100 ribu per bulan - Minuman teh: Rp 2 ribu x 30 hari = Rp 60 ribu - Kopi: Rp 2.500 x 30 hari = Rp 75 ribu - Air mineral: Rp 3 ribu x 30 hari = Rp 90 ribu - Susu: Rp 2.500 x 30 hari = Rp 75 ribu 4. Sandang (pakaian, celana, kaos, sepatu, dll): Rp 300 ribu 5. Pendidikan (langganan koran): Rp 15 ribu 6. Kesehatan (sabun, odol, bedak, dll): Rp 150 ribu Total 1 sampai 6: Rp 3.345.000 7. Rekreasi dan tabungan (3 persen dari Rp 3.345.000) = Rp 100 ribu Total KHL buruh lajang: Rp 3.445.000 Menghitung UMP berdasarkan UU Nomor 13/2003: A. UMP: 1. Produktivitas rata-rata: 4 persen 2. Pertumbuhan ekonomi: 6 persen 3. Inflasi: 9 persen Total: 19 persen 4. 19 persen dari KHL (Rp 3.445.000) = Rp 645.550 UMP DKI Jakarta 2014: KHL (Rp 3.445.000) + Rp 645.550 = Rp 4.099.550

Read more at: http://ciricara.com/2013/09/05/tuntut-ump-rp-37-juta-berikut-rincian-kebutuhan-buruh/
Copyright © CiriCara.com

DDDDDDUMP Rp 3,7 Juta, Berikut Rincian Kebutuhan Buruh Jakarta (CiriCara.com) – Buruh Jakarta yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut agar upah minimum provinsi (UMP) 2014 naik jadi Rp 3,7 juta. Pasalnya, biaya hidup para buruh bisa mencapai Rp 3,4 juta per bulan. demo buruh 2013, buruh tuntut ump 2014 Demo Buruh – Liputan6.com Dalam aksi unjuk rasa, Kamis (5/9/2013) hari ini, buruh memberikan lembaran berisi rincian kebutuhan hidup mereka dalam satu bulan. Dari rincian tersebut, buruh mengklaim seharusnya UMP 2014 sebesar Rp 4.099.550 per bulan. Berikut rincian kebutuhan hidup layak (KHL) versi buruh, seperti dikutip dari detik.com, Kamis (5/9/2013): A. KHL Pekerja Lajang di DKI Jakarta: 1. Perumahan Rp 1.250.000 dengan rincian: - Sewa rumah (3 petak)/ cicilan rumah tipe 36: Rp 750 ribu. - Perumahan 30 item (kasur, tempat tidur, sprei, meja, lemari, dispenser, mesin cuci, kipas angin, perlengkapan makan): Rp 300 ribu. - Listrik 900 watt: Rp 100 ribu - Air PAM: Rp 100 ribu 2. Transportasi Rp 570 ribu dengan rincian: - 2x naik angkot (pulang-pergi): Rp 12 ribu x 30 hari = Rp 360 ribu - Bus Transjakarta (pulang-pergi): Rp 7 ribu x 30 hari = Rp 210 ribu 3. Makan dan minum Rp 1.060.000 dengan rincian: - Makan pagi (nasi uduk telor): Rp 5 ribu x 30 hari = Rp 150 ribu - Makan siang (nasi soto): Rp 9 ribu x 30 hari = Rp 270 ribu - Makan malam (nasi goreng): Rp 8 ribu x 30 hari = Rp 240 ribu - Buah-buahan: Rp 100 ribu per bulan - Minuman teh: Rp 2 ribu x 30 hari = Rp 60 ribu - Kopi: Rp 2.500 x 30 hari = Rp 75 ribu - Air mineral: Rp 3 ribu x 30 hari = Rp 90 ribu - Susu: Rp 2.500 x 30 hari = Rp 75 ribu 4. Sandang (pakaian, celana, kaos, sepatu, dll): Rp 300 ribu 5. Pendidikan (langganan koran): Rp 15 ribu 6. Kesehatan (sabun, odol, bedak, dll): Rp 150 ribu Total 1 sampai 6: Rp 3.345.000 7. Rekreasi dan tabungan (3 persen dari Rp 3.345.000) = Rp 100 ribu Total KHL buruh lajang: Rp 3.445.000 Menghitung UMP berdasarkan UU Nomor 13/2003: A. UMP: 1. Produktivitas rata-rata: 4 persen 2. Pertumbuhan ekonomi: 6 persen 3. Inflasi: 9 persen Total: 19 persen 4. 19 persen dari KHL (Rp 3.445.000) = Rp 645.550 UMP DKI Jakarta 2014: KHL (Rp 3.445.000) + Rp 645.550 = Rp 4.099.550

Read more at: http://ciricara.com/2013/09/05/tuntut-ump-rp-37-juta-berikut-rincian-kebutuhan-buruh/
Copyright © CiriCara.com