Dosa-Dosa Dahlan Iskan

Dosa-Dosa Dahlan Iskan

1. Dahlan merampas hak rakyat karena mendukung privatisasi PLN.

Dahlan dicurigai melakukan korupsi di PLN. Tak ayal, Serikat Pekerja PT. PLN, Perhimpunan Rakyat Pekerja dan FPPC langsung melayangkan aksi demo kepada mantan Dirut PLN tersebut. Berbagi Buruh dalam aksi serentak mendukung pemeriksaan Dahlan Iskan atas indikasi korupsi untuk kepentingan partai penguasa.

“Saya mau bilang Dalang Iskan terpilih (menjadi Dirut PLN) karena satu-satunya yang mendukung privatisasi. Privatisasi tersebut adalah ancaman bagi buruh Indonesia. Itu merupakan program kaum kapitalis,” Koorlap Aksi, Riza Fauzi.

Nama Dahlan Iskan juga sempat disebut-sebut terpidana kasus korupsi Muhammad Nazaruddin. Dugaan ini sama dengan apa yang di duga oleh Serikat Pekerja (SP) PLN.

“Dengan demikian, apalagi yang perlu diperdebatkan dari peristiwa terakhir terungkapnya kasus Nazaruddin yang menyatakan bahwa PT. PLN (Persero) menyetor ke partai Demokrat dari proyek PLTU Riau dan PLTU Kalimantan Timur sebesar 5% dari total cost berdasarkan perkataan Nazaruddin”

“Apalagi PLN mendapatkan anggaran Rp 200 Triliun per tahun.”

Tidak sampai disitu, hasil audit BPK tahun 2011 mengungkap bahwa di tahun 2010 Dahlan Iskan melakukan inefisiensi perusahaan dengan kerugian negara bertambah yaitu tahun 2009 inefisiensi sebesar Rp 17,90 Triliun dan tahun 2010 sebesar Rp 19,70 Triliun. Alhasil, jajaran direksi PLN dituding pihak Serikat Pekerja PLN menerima dana tantiem yang jumlahnya sangat besar dimana PLN dalam keadaan merugi pada saat itu.

2. Dibawah Dahlan Iskan, PT. PLN merugi miliaran rupiah.

Menurut tulisan Republika.co.id, di bawah kepemimpinan Dahlan Iskan, PT. PLN ternyata merugi. Bahkan bersama menteri BUMN itu, laba bersih PLN di 2011 tergerus hingga 28,74% menjadi Rp.7,19 Triliun dari tahun 2010 sebesar Rp.10,09 Triliun.

3. Dahlan tergolong orang yang plin-plan.

Ketika reshuffle kabinet jilid II mencuat, nama Dahlan masuk dalam bursa calon menteri. Dahlan pun diminta tanggapan atas isu masuknya nama beliau kedalam bursa menteri, dan dia secara tegas menolak menjadi menteri.

“Kalau mengabdi di PLN itu jelas. Hasilnya juga bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Saya ingin menyelesaikan tugas saya sampai seluruh wilayah Indonesia benar-benar teraliri listrik dan tidak ada lagi yang namanya byar-pet”

Ketika ditanya lagi apakah dia bersedia dipromosikan menjadi menteri ESDM atau Meneg BUMN. Secara tegas dia menolak lagi.

“Saya lebih suka menjadi Dirut PLN”

Melihat semua pernyataan Dahlan tersebut, maka bisa ditau bahwa Dahlan itu MALU TAPI MAU. Bahkan ketika dicalonkan sebagai Dirut PLN, Dahlan juga sempat berujar di hotel Ritz Carlton saat temu wartawan.

“Sebenarnya saya rugi kalau jadi (Dirut PLN). Saya kehilangan kebebasan. Istri saya juga ikut protes. Lagi pula PENGHASILANNYA PUN TIDAK LEBIH BESAR”

4. Dahlan Iskan sempat dilaporkan ke komnas HAM oleh Serikat Pekerja (SP) PLN karena diduga mengusir anggota SP PLN dari kantor mereka secara paksa.

“Tadi malam itu, Dahlan Iskan mengerahkan preman bersama aparat kepolisian, tiba-tiba menjarah kantor sekretariat SP. Tiba-tiba semua barang diangkat, jumlah orangnya banyak sedangkan anggota SP hanya ada lima orang jadi tidak bisa apa-apa” ujara juru bicara SP PLN, Ahmad Daryoko.

5. Dahlan Iskan melanggar prosedur dalam pengangkatan pejabat BUMN.

Dahlan Iskan telah mengangkat Ismed H. Putro menjadi Dirut PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dimana Ismed sendiri adalah mantan wartawan Jawa Pos dan mengangkat Megananda sebagai Dirut Holding PTPN yang notabene adalah seorang koruptor.

Prosedur dan indikasi kecurangan pun tercium dalam pemilihan Megananda sebagai Dirut Holding PTPN. Dahlan sudah melanggar prosedur kepmen BUMN, dimana umur Megananda pada saat itu adalah 61 tahun sedangkan usia maksimal direksi BUMN adalah 56 tahun.

Alhasil, Dahlan berusaha cuci tangan dan tidak mau bertanggung jawab bahkan menyalahkan wamen Meneg BUMN Mahmudin Yasin karena memberikan masukan dan informasi yang salah. Sebagai informasi, Ketika Megananda mengikuti TPA agar menjadi deputi Meneg BUMN, ada belasan cacatnya yang dicatat BIN. Bagaimana mungkin menteri sekelas Dahlan Iskan tidak mengetahui hal tersebut? Tidak sampai disitu, Dahlan Iskan juga mengangkat Patrialis Akbar yang merupakan kader PAN sebagai komisaris utama PT. Tambang Bukit Asam. (Persero). Padahal, penempatan kader politik di perusahaan BUMN ber plat merah sudah melanggar peraturan pemerintah no. 45 tahun 2005 dan UU no. 19 tahun 2003 tentang BUMN. Sebagai catatan juga, kakak kandung Patrialis Akbar yakni Syarlinawati Akbar juga menjabat sebagai komisaris BUMN PT. Semen Padang.

6. Dahlan Iskan terkait dugaan korupsi buku Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan di Jember. 

Buku yang tersangkut kasus korupsi DAK pendidikan 2010 disuplai oleh JPbooks atau PT. Jepe Press Media Utama. Tidak banyak yang tahu bahwa dua perusahaan tersebut adalah milik Jawa Pos Group yang dikomandani oleh Yunasa yang tak lain adalah saudara Dahlan Iskan ketika masih menjabat sebagi CEO Jawa Pos Group. Seperti diketahui, harian Jawa Pos sendiri kelihatannya sempat kecolongan dengan ikut memberitakan temuan kejari Jember terkait kasus korupsi DAK pendidikan (Jawa Pos, 10 Maret 2011), namun setelah berita tersebut berita yang menarik itu tidak lagi muncul di Jawa Pos.

Itulah beberapa kelakuan buruk dan beberapa “dosa” yang diindikasikan kepada Dahlan Iskan. Kita terlalu berlebihan menilai Dahlan Iskan hanya karena hal biasa yang dilakukannya. Jangan melihat semua itu dari jabatannya, tapi lihatlah itu sebagai kewajiban Dahlan. Ingat, JANGAN MENILAI ORANG DARI PENAMPILANNYA.